Sertifikasi halal mestinya bersifat wajib.


Ada harapan yang meninggi untuk mendapatkan produk halal. Produk yang status kehalalannya terjamin melalui label halal pada kemasannya. Sebab, konsumen Muslim menginginkan produk yang mereka konsumsi tak hanya baik, tetapi juga sesuai tuntunan agama. Tak hanya pangan, tetapi juga obat-obatan dan produk lainnya.

Harapan itu perlahan terpenuhi. Menurut Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Lukmanul Hakim, permintaan sertifikasi halal oleh produsen untuk produk mereka bergerak naik secara signifikan.

Jumlah nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi halal mengalami kenaikan. Pada 2010, misalnya, terdapat 21.837 nama produk. Ini lebih tinggi dibandingkan pada 2009 yang hanya mencapai 10.550. "Ini mengalami peningkatan sebanyak 100 persen," kata Lukmanul di Jakarta, awal pekan ini.

Pada tahun 2008, ujar dia, jumlahnya mencapai 10.242 produk yang lebih banyak daripada pada 2007 yaitu 8.636 nama produk. Namun, jumlah itu lebih sedikit dibandingkan pada 2006 yang sebanyak 12.533 nama produk dan mengalami kenaikan yang cukup banyak dibandingkan pada 2005 yang cuma 2.048.

Lukmanul juga mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun, yaitu dari pertengahan 2005 hingga 2010, LPPOM MUI telah menyertifikasi 75.514 nama produk, baik nasional maupun impor. Menurut dia, meningkatnya jumlah nama produk yang disertifikasi seiring dengan melonjaknya kepedulian masyarakat terhadap produk halal.

Pandangan ini juga dikuatkan oleh data. Berdasarkan hasil survei LPPOM MUI pada 2010, kepedulian masyarakat terhadap kehalalan produk mengalami peningkatan. Dari 70 persen terkerek menjadi 92,2 persen. Meski ia pun mengingatkan, masih banyak lagi produk halal yang perlu mendapatkan sertifikat halal.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal dan melindungi serta menenteramkan masyarakat, harus dilakukan perubahan mendasar. Lukmanul mengatakan, sertifikasi yang bersifat sukarela mestinya menjadi wajib. Ini untuk menjamin masyarakat memperoleh lebih banyak produk halal.

Guna mendukung terwujudnya hal itu, LPPOM MUI dituntut memiliki kinerja yang terus membaik. Caranya dengan memberikan pelayanan terbaik dalam proses sertifikasi halal produk yang diajukan produsen. "Kami juga berusaha meningkatkan jumlah dan kompetensi auditor," imbuhnya.

Saat ini, terdapat 415 orang tenaga ahli dari berbagai bidang ilmu, termasuk ahli pangan, ahli kimia, dan ahli syariah yang tersebar baik di pusat maupun daerah. Lukmanul mengakui, LPPOM tak bisa bergerak sendiri sehingga membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah.

Lukmanul juga mengungkapkan, sistem sertifikasi halal LPPOM MUI diakui kredibilitasnya tak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Lantaran, sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang dan diterapkan LPPOM MUI telah diakui dan diadopsi lembaga sertifikasi halal luar negeri.

Ia beralasan, kredibilitas sistem tersebut disebabkan oleh proses menjelang pengesahan sertifikat yang dilakukan melalui audit dan fatwa ulama yang tepercaya. Menurut dia, raihan ini merupakan jalan masuk agar Indonesia diakui sebagai negara terdepan dalam sertifikasi halal dan sistem jaminan halal.

Konsep ini telah dijabarkan di World Halal Council (WHC) beberapa waktu lalu dan langsung mendapat respons positif. Paling tidak, ada 41 lembaga halal dunia yang dalam penetapan standar kehalalannya merujuk pada LPPOM MUI. Mereka berasal dari negara di kawasan Asia Tenggara, Kanada, Inggris, Belanda, Belgia, Turki, Jepang, dan AS.

Sekretaris Umum MUI, Ichwan Syam, tak sedikit pun ada keraguan mengenai kesahihan sertifikasi halal yang dilakukan LPPOM MUI. Sebab, proses pemberian sebuah sertifikat dan label halal untuk sebuah produk berlangsung melalui sebuah proses panjang dan prinsip kehati-hatian.

Ia menyebut ada sidang fatwa ulama untuk membahas setiap pengajuan produk sepekan sekali di MUI. Dalam sidang itu, para ulama dengan keilmuannya masing-masing membahas soal layak atau tidaknya pemberian sertifikat halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lainnya.

Tak hanya itu, kesinambungan produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal. Ichwan menjelaskan, sertifikat halal yang dikeluarkan LPPOM MUI merupakan syarat bagi produsen untuk mendapatkan izin pencantuman halal pada kemasan produk.

Oleh Indah Wulandari  
ed: ferry kisihandi
sumber :  http://republika.co.id:8080/koran/52/127697/Berharap_Maraknya_Produk_Halal, akses tgl 21/01/2011

Share To:

PERSAGI Bandung

Post A Comment:

0 comments so far,add yours