Hari Gizi Nasional, 25 Januari 2019, diperingati dengan tema “Membangun Gizi Menuju Bangsa Sehat Berprestasi” dan subtema “Keluarga Sadar Gizi, Indonesia Sehat dan Produktif.” Kebetulan tahun ini tahun politik. Ini momentum yang tepat buat refleksi. Di luar isu politik, ekonomi dan kebudayaan, gizi merupakan masalah sosial yang tak tersentuh. Isu gizi buruk seringkali hanya jadi isu pinggiran dan dianggap tidak penting.


Para pemimpin negeri ini boleh berbangga bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dipacu tinggi, dan inflasi ditekan rendah. Akan tetapi, apakah itu semua berbanding lurus dengan perbaikan gizi di masyarakat? Kejadian gizi buruk yang berulang mestinya menjadi early warning. Masalah gizi buruk jadi penting karena bukan semata-mata masalah kesehatan.

Gizi buruk merupakan masalah multikompleks dengan beragam penyebab: mulai dari keterbatasan ekonomi, lemah akses pangan dan fasilitas kesehatan, sosio-budaya, hingga pengetahuan gizi yang rendah. Oleh karena itu, perlu solusi multisektor. Sayangnya, isu gizi kalah seksi dari isu pendidikan dan kesehatan. Termasuk dalam kontestasi pemilihan presiden 2019. Mengapa? Pertama, sasaran program gizi buruk terbatas: hanya warga miskin dan kurang gizi.

Sementara itu, kandidat dituntut pandai-pandai meramu program yang bisa menggaet dan mencakup semua pemilih. Kedua, penuntasan masalah gizi, gizi buruk misalnya, memerlukan horizon waktu lama, tidak cukup satu periode kepemimpinan. Konsekuensinya, hasil program ini tidak segera terlihat. Ujung-ujungnya, tidak mudah bagi kandidat untuk mengkapitalisasi hasilnya. Sirkulasi elite 5 tahun sekali memaksa kandidat memprioritaskan program kasat mata dan bisa diklaim sebagai keberhasilan.

Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 mengungkap potret buram beban ganda dunia gizi negeri ini: prevalensi gizi buruk balita meningkat menjadi 5,7% dari 4,9% pada tahun 2010. Adapun prevalensi gizi kurang balita naik dari 13% pada 2010 menjadi 13,9% pada 2013. Anak stunting (bertubuh pendek) juga meningkat menjadi 37,2% (2013) dari sebelumnya 35,6% (2010).

Pada periode yang sama, gizi lebih balita turun dari 14% menjadi 11,9%. Di sisi lain, perbaikan pendapatan memungkinkan warga mengonsumsi kalori dan lemak melebihi kebutuhan tubuh. Tak hanya kegemukan, bahkan mereka mengalami obesitas. Gizi buruk memang multikompleks. Namun, faktor utamanya adalah kemiskinan.

Saat inflasi tinggi harga pangan terasa mahal. Warga miskin yang 70% pendapatannya untuk pangan harus merealokasikan belanja dengan menekan pos nonpangan, seperti kesehatan dan pendidikan atau beralih ke pangan inferior, guna mengamankan isi perut. Dampaknya, konsumsi energi dan protein menurun.

Rendahnya kualitas asupan gizi berdampak panjang, bukan hanya pada kesehatan tapi juga produktivitas dan kualitas SDM. Anak balita, ibu hamil dan lansia adalah tiga serangkai yang paling rentan kekurangan gizi. Anak balita memiliki kebutuhan gizi yang jumlah dan jenisnya tidak bisa ditawar. Jika asupan gizinya kurang, pertumbuhannya terganggu. Anak tumbuh pendek, kecerdasannya rendah dan rentan menderita penyakit degeneratif saat mereka dewasa. Kemiskinan dan gizi kurang seperti lingkaran setan tak berujung. Karena miskin, asupan gizi kurang memadai.

Tidak hanya pertumbuhan terganggu, IQ-nya pun jongkok. Outputnya, produktivitas pun rendah, sakit-sakitan dan terjerat dalam kubangan kemiskinan. Apabila kita bangga karena memiliki bonus demografi yang akan membawa Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh tahun pada 2030, itu mensyaratkan sumber daya manusia unggul.

Sumber manusia unggul mustahil dicetak jika gizi kurang. Krisis gizi, tanpa kita sadari, mendorong lahirnya bencana sosial dan budaya yang amat serius. Bagaimana mungkin ”bangsa kurang gizi” bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain? Bagaimana mungkin “bangsa kurang gizi” bisa kreatif dan mengemban tampuk kepemimpinan yang membawa negeri ini ke posisi terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia?

Peradaban bangsa dibangun melalui kebudayaan secara intens, kontinu dan konsisten. Sebagai proses belajar yang tak pernah usai, kebudayaan butuh dukungan banyak faktor, salah satu yang penting adalah kecukupan gizi para pelakunya.

Sejarah membuktikan, bangsa yang mampu menghasilkan peradaban tinggi umumnya memiliki badan dan jiwa yang sehat. Badan dan jiwa yang sehat dibangun dari kecukupan gizi. Hilangnya isu gizi dalam pembangunan harus dicegah dengan menjadikan gizi sebagai isu politik.

Caranya, pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib memastikan anak balita, ibu hamil dan lansia memiliki akses pada gizi yang baik dan cukup. Negara harus hadir sebagai penjamin terpenuhinya hak pangan hingga di tingkat individu, seperti amanah UU No 18/2012 tentang Pangan. Ini dilakukan lewat beragam aksi: revitalisasi posyandu, bantuan pangan bagi balita dan ibu hamil, program tambahan makanan anak sekolah, subsidi dan stabilisasi harga pangan, dan penganekaragaman pangan lokal.

Gizi merupakan bagian 'kecil’ dari urusan kesehatan. Barangkali karena dianggap ‘kecil’ maka tidak perlu ada Kementerian Pangan dan Gizi. Soal pangan dan gizi cukup diurus birokrasi setingkat direktorat. Sejak Menteri Negara Urusan Pangan dibubarkan tahun 1999, hingga kini tidak ada lagi lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, dan mengarahkan pembangunan pangan (dan gizi).

Pangan (dan gizi) yang kemudian diurus Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan justru menjadi tak terurus. Sudah saatnya dibentuk kelembagaan yang mengurus pangan (dan gizi), seperti amanah Pasal 126-129 UU No 18/2012. Investasi di bidang gizi sifatnya jangka panjang dan ditenun lewat kerja yang tekun.

Selama ini kita sering berpikir sempit dan jangka pendek. Kurang menghargai masa depan. Karena itu, yang diperlukan tidak hanya komitmen pendanaan dari birokrat dan politisi, tetapi juga jaminan keberlanjutan aneka program pembangunan gizi.

Gizi juga perlu menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang tidak terlepas dari program pengentasan kemiskinan. Dengan pelbagai langkah itu dimungkinkan kita mencegah lahirnya generasi bebal karena otak mereka kosong lantaran kurang asupan gizi bermutu.

Khudori 
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), penulis buku ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi
sumber : https://www.beritasatu.com/investor/534545/gizi-sebagai-isu-pembangunan, akses tgl 31/08/2019.

Share To:

PERSAGI Bandung

Post A Comment:

0 comments so far,add yours