Mustika Rasa: Warisan Kuliner Nusantara dan Politik Pangan Nasional


Sejarawan JJ. Rizal menyinggung bahwa Bung Karno memiliki lima azimat yang disebut “Panca Azimat”. Di pidato peringatan kemerdekaan RI ke 20 pada 17 Agustus 1965, Bung Karno berpesan bahwa revolusi tanpa Panca Azimat akan tersesat, karena “Panca Azimat adalah pengejawantahan daripada seluruh jiwa nasional kita, konsepsi nasional kita, yang terbentuk disepanjang sejarah 40 tahun lamanya”.

Panca Azimat adalah ide-ide yang tersebar dalam lima pokok tulisan dan ujaran yang merentang dari 1926 sampai 1965, yakni; pertama: artikel “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” yang terbit di Suluh Indonesia tahun 1926. Kedua, pidato “Lahirnya Pancasila” di sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Sisanya adalah pidato kenegaraan “Penemuan Kembali Revolusi Kita” tahun 1959, “Tahun Vivere Pericoloso/Trisakti” tahun 1964 dan “Capailah Bintang-bintang di Langit atau Tahun Berdikari” tahun 1965.

Namun azimat itu tak akan berarti tanpa ada mustika. Dan Bung Karno memiliki mustika itu yang beliau sebut “Mustika Rasa”. Mustika Rasa adalah manifestasi dari apa pernah beliau katakan bahwa “kepada orang yang lapar tidak bisa diberikan kepadanya pemikiran revolusi”. Mustika Rasa adalah konsepsi nasional tentang politik pangan nasional untuk menjamin Indonesia berlimpah makanan. Bung Karno sadar bahwa ancaman terbesar masa depan Indonesia bukan sekedar kekuasaannya, tapi ancaman krisis pangan, gizi buruk dan ketidakmampuan mengelola produksi pangan.

Diplomasi Meja Makan.

Bagi Sukarno, meja makan adalah panggung sekaligus podium. Dan ini berlaku bukan hanya di acara makan keluarga tetapi juga di perjamuan resmi kenegaraan. Dengan berbagai makanan dan minuman rakyat Indonesia, Sukarno menempatkan hidangan jamuan kenegaraan bukan sekedar untuk berbagi kelezatan dan kenikmatan semata, namun lebih pada cara untuk menjalankan siasat-siasat diplomasinya.

Menurut Ruslan Abdulgani, sedari ibu kota masih di Yogyakarta hingga kembali ke Jakarta, Sukarno sudah menyadari pentingnya diplomasi dimeja makan. Bahkan dalam acara-acara tamu negara di istana, beliau selalu ‘ikut campur tangan’ dalam menentukan menu hidangan yang akan disuguhkan. Sukarno merubah tradisi lama di istana yang dimasa kolonial Belanda hanya menyuguhkan hidangan dan kudapan Eropa saja kepada tamu-tamu asing. Soto, sate, gado-gado dan juga kudapan seperti klepon, pukis, lemper, kue lapis, bika Ambon, dawet dan lainnya dijadikan menu hidangan yang meramaikan meja perjamuan. Tentu banyak cerita unik dari koki-koki istana tentang beragam ekspresi tamu agung yang mencoba mencicipi masakan Indonesia.

Di Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955, tanpa ragu Sukarno memasukkan produk makanan tradisional Sunda seperti colenak, rangginang, opak, bajigur dan bandrek. Kepada para kepala negara utama Asia-Afrika, Sukarno bahkan sempat mempromosikan rumah makan yang dianggapnya bercitarasa prima di Bandung, seperti Rumah Makan Sate Madrawi yang menjadi langganan beliau sejak masih kuliah di Technische Hoogere School (THS) Bandung. Alhasil, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru dan beberapa delegasi KAA yang tidak puas hanya menikmati sate Madrawi diruang jamuan pun berombongan datang makan langsung di rumah makan sate Madrawi. Dikisahkan Nehru sempat hampir meminum air kobokan yang dikira welcome drink (minuman penyambutan).

Bukan saja penting buat aktivitas politik luar negeri, perihal makanan menjadi urusan serius dalam menjalankan politik dalam negeri. Sebegitu strategisnya hingga ungkapan “Menjamin tjukup makanan” menjadi kalimat pembuka Dewan Perancang Nasional (Depernas), sebuah badan bentukan Sukarno yang bertugas menyiapkan “overall blueprint pembangunan berencana, plantmatig” per lima tahun.

Depernas menjadi jantung dari ide-ide Sukarno untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang disebutnya “masyarakat sosialis Indonesia”. Di depan Sidang Istimewa Depernas tanggal 9 Januari 1960 Sukarno mengatakan bahwa dari lima unsur pokok masyarakat sosialis Indonesia yang paling utama adalah makanan. “Soal pangan telah menjadi ‘lightstar’ daripada Kabinet Kerdja”, tegas Sukarno.

Politik Pangan Sukarno

Hasil riset Poerwo Soedarno, Guru Besar Luar Biasa Ilmu Gizi Fakultay Kedokteran UI pada 1958 ditambah riset Subardjo, ahli makanan dari Lembaga Makanan Rakyat dan B. Napitupulu dari Akademi Pendidikan Nutrisionis tentang “Perkembangan dan Persediaan Bahan Makanan di Indonesia dalam Djangka Waktu 1951-1959”, membenarkan data pangan FAO (organ PBB yang mengurusi masalah pangan dan pertanian dunia) yang ditahun 1958 menyatakan bahwa persediaan pangan Indonesia diperingkat paling rendah dibanding negara-negara lain. Kesimpulan yang hampir sama juga menunjukkan bahwa persediaan bahan pangan Indonesia di tahun 1959 bahkan lebih buruk dibanding tahun 1930-an. Jika di tahun 1930-an Indonesia bisa mengekspor beras, maka ditahun 1950-an justru Indonesia menjadi pengimpor beras dan jumlahnya terus meningkat, yang semula 350.000 ton menjadi 800.000 ton pada 1959. Hal ini terjadi karena jumlah rakyat Indonesia yang memakan nasi terus meningkat dari tahun 1954 masih 53,5%. Sekalipun angka produksi beras ada peningkatan singnifikan, namun pertumbuhan penduduknya justru lebih pesat hingga 2% per tahun.

Di kongres Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) Sukarno menyerukan agar tidak “tani-phobi”. Menurutnya petani adalah tumpuan harapan penyelesaian kekurangan pangan dan sebab itu disebut sebagai salah satu soko guru revolusi Indonesia:

“Dulu sebelum kita memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945, produksi beras kita, seluruh Indonesia, tjuma lima setengah juta ton. Pada waktu itu Rakjat kita 70 juta. Pada waktu itu beras lima setengah juta ton tidak tjukup. Kita harus mengimport beras dari luar negeri. Nah, didalam Republik Indonesia ini kita bekerja mati-matian… Sekarang sepuluh juta ton en toh kita masih import beras….dst.”

“Loh ini bagaimana toh, wong produksinya sudah dua kali lipat koq masih import beras. Sebabnya ialah, pertama, Rakjat kita yang dulu hanya 70 juta, sekarang telah menjadi 103 juta,” pungkasnya.

Berlatar kekhawatiran atas masalah pangan tersebut, Sukarno memilih langkah-langkah penyelesaian melalui suatu politik pangan nasional. Pertama, adalah membenahi data produksi serta persediaan bahan makanan nasional dengan lebih serius. Dan yang kedua, adalah pengenalan lebih luas tentang macam bahan makanan dan cara pengolahannya hingga perlu menyusun satu buku yang “memuat daftar kekajaan makanan Indonesia serta susunan zat-zat bahan makanan jang resmi bagi Indonesia”.

Berhimpun Resep dalam Mustika Rasa

Dengan arahan presiden, Menteri Pertanian Brig. Dien. Dr. Azis Saleh menerbitkan memo 98/Kabmen tanggal 12 Desember 1960 yang menugaskan Lembaga Teknologi Makanan untuk “menjusun suatu kookboek jang lengkap untuk seluruh Indonesia”. Penyusunan buku itu dimaksudkan “ialah supaja kookboek itu merupakan petunjuk dijalan bagi Rakjat Indonesia di daerah mana pun bagaimana bahan-bahan jang terdapat didaerahnja itu mendjadi makanan lezat yang berfaedah”. Penyusunan buku masakan Indonesia juga dimaksudkan untuk mengenalkan kekayaan cara-cara mengolah aneka jenis bahan makanan tiap daerah, hingga diharapkan akan terjadi pertukaran pengetahuan tentang cara mengolah bahan makanan yang belum dikenal sebelumnya.

Dulu orang makan nasi, katakanlah vol satu kali satu hari, atau satu setengah kali satu hari, ditambah dengan matjam-matjam polowidjo. Sekarang tidak mau. Pagi-pagi nasi, siang hari nasi, malam hari nasi, 3 kali, mbok dianjurkan kepada Rakjat itu untuk suka makanan lain daripada beras”, kata Sukarno.

Mbok ja seperti rakjat-rakjat negeri lain, di Mexico itu bukan main, negeri jang baik, negeri jang kuat. Disana makanan pokok daripada rakyat itu apa? Djagung. Roti djagung, bubur djagung, kuwe djagung, dan segala hal djagung. Malahan disana itu beras dianggap sebagai ekstra. Kalau, ja, sedang pesta tunangan atau pesta kawin, keluar itu nasi, saudara-saudara. Tetapi hari-hari djagung, djagung, djagung,” tambahnya.

Brazil banyak makan kaspe, ja ditambah ini itu, tetapi pokoknja kaspe. Saja datang di Djepang. Oo, orang Djepang itu segala dimakan. Nasi dimakan, djagung dimakan, poros Terate dimakan, tjatjing dimakan, semut, saudara-saudara, digoreng dimakan,” pungkas Sukarno

Ja, kita itu dulu juga makan semut, wong saja sendiri sering makan laron. Waktu itu masih anak ketjil di Ploso, lornja Djombang. Wah bukan main enaknja, saudara-saudara, paling enak,” cerita Sukarno mendidik rakyat agar makan makanan lain sebagai sumber kalori dan protein.

Penyusunan Mustikarasa: Buku Masakan Indonesia adalah bagian dari politik selfreliance Sukarno. Mustikarasa di desain untuk menyempurnakan cita-cita Indonesia berdikari dibidang pangan.

Sadjarwo pengganti Azis Saleh sebagai Menteri Koordinator Agraria dan Pertanian menyampaikan; bahwa untuk mensukseskan program selfsupporting dilapangan pangan yang diproklamirkan Sukarno ditahun 1964, maka “sedjak beberapa tahun jang lalu, pemerintah melantjarkan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan produksi pangan, usaha mana dikenal sebagai ‘usaha swasembada beras’ jang kemudian menjelma mendjadi usaha ‘swasembada bahan makanan’.” Artinya ada perubahan yang radikal atas kesadaran baru untuk melaksanakan program menekan konsumsi nasi dan menggalakkan konsumsi pangan selain nasi.

Buku Mustikarasa adalah ikhtiar pemerintah untuk meneguhkan “keputusan radikal revolusioner merobah menu Rakjat dari beras melulu mendjadi beras, djagung, umbi-umbian dll bahan makanan jang tumbuh di Indonesia ditambah dengan ikan dan daging.

Sadjarwo juga mendesak Lembaga Teknologi Makanan untuk bisa membuat makanan baru dari bahan-bahan yang ada di Indonesia sebagaimana Jepang mampu menjadikan bonggol teratai dan rumput laut menjadi makanan rakyat di Jepang. Tentu Indonesia yang jauh lebih kaya dan beragam sumber bahan makanan dari pertanian darat maupun laut harus bisa mengelolanya menjadi bahan makanan yang sehat. Gerakan sadar gizi nasional kemudian diselenggarakan dalam berbagai bentuk aktifitas.

Sukarno kemudian menjadikan istrinya, Hartini sebagai bagian dari proyek politik pangan yang dijalankannya. Hartini menggunakan buku besar makanan Indonesia itu sebagai basis untuk menggabungkan kampanye politik pangan sekaligus politik pariwisata melalui aneka Festival Makanan dan Minuman Indonesia yang dijalankannya di berbagai daerah. Dari kegiatan inilah panitia penyusun buku Mustikarasa menerima banyak pemberian resep masakan tradisional yang tersimpan di pelosok-pelosok negeri hingga resep simpanan keluarga.

Setelah melalui “test kitchen” oleh para ahli masak dan pengolah makanan yang didampingi para ahli gizi, pertanian, peternakan, kesejahteraan keluarga, para siswa sekolah keperempuanan dan semua yang terlibat dalam jejaring pembuatan buku, maka sekitar 1600 aneka resep masakan dari penjuru nusantara berhasil dihimpun dalam buku besar makanan Indonesia bernama Mustikarasa.

Mustika Rasa Warisan Bung Besar

Dalam suhu politik yang panas diujung kekuasaannya, (menurut para sejarawan) ditengah kudeta merangkak kelompok tentara pimpinan Suharto terhadap Sukarno, pasca peristiwa 1 Oktober 1965, Kementrian Pertanian dibawah Menteri Soetjipto akhirnya menerbitkan buku Mustikarasa setebal 1123 halaman pada Februari 1967.

Pasca Sukarno turun tahta praktis kebijakan politik pangan pemerintahan berikutnya justru mengalami titik balik. Tidak ada lagi upaya negara untuk membangun suatu ikatan antara politik dan makanan. Memang pernah ada swasembada beras, tetapi justru memiskinkan petani, membunuh beragam varitas padi lokal dan malah menciptakan budaya ketergantungan makan nasi terhadap hampir seluruh penduduk negeri.

Ikhtiar untuk membuat buku besar masakan Indonesia menjadi tulang punggung politik pangan dengan menghidupkan kembali tradisi makan rakyat yang beraneka-ragam dan tidak hanya bertumpu pada nasi ambyar sudah. Bahkan ketergantungan konsumsi karbohidrat masyarakat Indonesia terhadap beras kini juga mengarah pada gandum. Sebagai negara yang bukan penghasil gandum, di tahun 2018 Indonesia mengimpor 11,3 juta ton gandum untuk diolah menjadi mie dan roti-rotian. Data World Instant Noodles Association (WINA) mengungkap bahwa Indonesia menjadi negara pengkonsumsi mie instan terbesar ke 2 setelah China. Pada tahun 2017 saja, konsumsi mie instan masyarakat Indonesia mencapai 12,62 milyar bungkus dan diprediksi akan terus meningkat.

Gagasan Bung Besar yang menempatkan makanan sebagai penanda berdikari dibidang politik sekaligus berkepribadian dibidang budaya agaknya harus dihidupkan kembali. Pangan bukan sekedar komoditas, tetapi hak rakyat Indonesia. Kebhinekaan bukan hanya harus diperjuangkan dan dilaksanakan dalam urusan kemasyarakatan, tetapi juga dalam urusan keanekaragaman makanan dan bahkan sumber energi. Mustikarasa adalah ekspresi politik pangan Bung Besar yang patut kita warisi apinya untuk modal pengetahuan sekaligus pelajaran bertahan ditengah badai pandemi sekarang ini dan ancaman krisis pangan diwaktu depan.

Sebagai penutup, mari kita insafi wasiat Bung Karno bahwa; “KEMERDEKAAN DIMULAI DARI LIDAH“. Tentu bukan tidak mungkin penjajahan-pun dimulai dari lidah.

Salam Mustikarasa
Pakdhe

sumber : https://medanrakyat.co/2020/06/04/mustika-rasa-warisan-kuliner-nusantara-dan-politik-pangan-nasional/, akses tgl 04/06/2020.

Posting Komentar

[blogger]

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget