Pemerintah dinilai lambat bergerak. Kasus minyak goreng adalah ironi dikaitkan dengan posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia, tetapi ternyata tak berdaulat di dalam negeri sendiri.


Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng yang berlarut-larut sejak akhir tahun lalu, dan tak kunjung teratasi, telah memicu keresahan sosial di masyarakat.

Antrean panjang dan rebutan minyak goreng terjadi di sejumlah pasar swalayan. Tak hanya mahal, minyak goreng selama beberapa bulan juga menghilang dari pasaran. Langkah operasi pasar oleh pemerintah yang terkesan setengah hati seperti tak berefek. Pemerintah juga tampak tidak berdaya menghadapi penimbun.

Minyak goreng merupakan gambaran tak cukupnya kehadiran negara di tengah kegagalan pasar dan permainan kartel. Kegagalan menjinakkan harga menunjukkan langkah yang sudah ditempuh belum mengatasi akar masalah kelangkaan.

Berbagai kebijakan diluncurkan sejak terjadi kelangkaan yang dipicu lonjakan harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) di pasar global, terjadi sejak paruh kedua tahun 2021. Mulai dari operasi pasar, subsidi harga, penetapan harga eceran tertinggi (HET), hingga kewajiban bagi produsen memasok kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO).

Harga bergeming dan minyak tetap susah ditemukan di pasar. Sebagian pihak menuding regulasi pemerintah, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang HET, justru menjadi penyebab kelangkaan kian menjadi-jadi. Pemerintah dinilai lambat bergerak. Kasus minyak goreng adalah ironi dikaitkan dengan posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia, tetapi ternyata tak berdaulat di dalam negeri sendiri.

Pasar yang terbuka dan penguasaan sumber daya yang terkonsentrasi di tangan segelintir pemain besar menyebabkan komoditas vital ini jatuh dalam permainan kartel yang selama ini sudah dimanja dengan berbagai insentif dan fasilitas. Bukan pertama kali pemain besar yang itu-itu saja di industri CPO dan turunannya melakukan praktik kartel harga.

"Kasus minyak goreng adalah ironi dikaitkan dengan posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia."

Indikasi itu pernah disoroti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tetapi tak menuntun pada gebrakan reformasi sistem yang menjamin struktur industri dan persaingan yang lebih sehat, yang mendukung ketahanan pangan dalam negeri.

Meski kali ini pemicunya adalah tingginya harga CPO yang membuat produsen lebih memilih melepas produksinya ke pasar global, tetap saja kelangkaan minyak goreng di dalam negeri menjadi gambaran problem struktural menyangkut industri ini, yang belum teratasi sampai saat ini. Ada persoalan terkait dengan struktur pasar yang sangat tak sehat dan konsentrasi penguasaan yang terlalu besar pada segelintir pemain besar, serta tak terintegrasinya hulu-hilir industri minyak goreng.

Kredibilitas kebijakan pemerintah yang sering berubah juga dipertanyakan. Puluhan tahun menjadi produsen CPO terbesar dunia tak membuat kita mampu membangun rezim kebijakan dan tata kelola yang baik menyangkut distribusi, ketersediaan stok, dan harga. Pemerintah juga lemah menghadapi kekuatan kartel dan memutus rente industri ini.

Selama hal ini tidak diurai, sulit berharap persoalan minyak goreng segera teratasi dan tak terulang lagi pada masa depan. Seperti komoditas bahan pokok lain yang sangat penting bagi masyarakat, isu minyak goreng yang berlarut-larut adalah isu sensitif yang bisa memunculkan keresahan dan mengganggu stabilitas, tidak hanya sosial-ekonomi, tetapi juga politik.

Oleh: REDAKSI
Editor: PAULUS TRI AGUNG KRISTANTO
sumber : https://www.kompas.id/baca/tajuk-rencana/2022/02/25/tragedi-minyak-goreng, akses tgl 26/02/2022.

Axact

PERSAGI Bandung

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment: